Thursday/30/03/2023
Kabar Interaktif
  • Home
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Daerah
  • Nasional
  • Hukum & HAM
  • Seni Budaya
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Daerah
  • Nasional
  • Hukum & HAM
  • Seni Budaya
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Opini
No Result
View All Result
Kabar Interaktif

Wawancara Ketua Bawaslu RI: Politik Transaksional Embrio Perilaku Korup

Demokrasi di Indonesia secara prosedural telah berjalan dengan baik. Proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan secara langsung menjadi indikator utamanya….

04/04/2021
3 min read
Wawancara Ketua Bawaslu RI: Politik Transaksional Embrio Perilaku Korup

Demokrasi di Indonesia secara prosedural telah berjalan dengan baik. Proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan secara langsung menjadi indikator utamanya.

Namun, Pemilu yang dilaksanakan secara langsung ini masih menyisakan masalah, yaitu praktik politik yang transaksional.

Berita Terkait

AJI Kerjasama PermataBank Selenggarakan Banking Journalist Academy (BJA) IX

AJI, LBH Pers dan LBH Jakarta Gugat Kominfo

Keren! Kota Depok Raih Enam Penghargaan STBM Award dari Kemenkes

Keren! Kota Depok Raih Enam Penghargaan STBM Award dari Kemenkes

AJI Kerjasama PermataBank Selenggarakan Banking Journalist Academy (BJA) IX

Ketum AJI Kecam ‘Teror Peretasan’ Terhadap Jurnalis

AJI Kerjasama PermataBank Selenggarakan Banking Journalist Academy (BJA) IX

Citizen Journalist dan Pers Mahasiswa Bisa Gabung Jadi Anggota AJI

Ketua Bawaslu RI, Abhan, S.H., M.H., saat diwawancari tim redaksi Klik Magazine di kantor Bawaslu RI pada Selasa (16/03/2021), mengungkapkan bahwa praktik politik yang transaksional ini menjadi embrio dari sikap korup para pemenang Pemilu.

“Politik transaksional itu misalnya mahar politik, hal ini memang sulit dibuktikan tetapi di publik sering muncul. Hal ini nantinya akan membebani dalam proses kandidasi dan membebani calon yang terpilih. Kalau di masyarakat ya politik uang,” kata Abhan.

Ketika telah terjadi politik transaksional, Abhan menyebutkan tiga hal yang akan dilakukan oleh pemenang pemilu. “Yang pertama adalah bagaimana mengembalikan modal, yang kedua bagaimana cari untung, dan yang ketiga cari modal untuk maju di periode berikutnya”.

Menurut Abhan, praktik politik yang transaksional itu sebenarnya  sudah menjadi rahasia umum, namun dalam penindakan, praktik ini sulit untuk dibuktikan.

Abhan menjelaskan para pelaku kerap membungkusnya sebagai cost politik, misalnya untuk biaya saksi, survei atau yang lain.

Sedangkan dalam regulasi saat ini, lanjut Abhan, tidak ada parameter yang jelas antara cost politik dengan money politic atau politik uang. Hal ini kemudian menjadi celah untuk melakukan  transaksi dalam proses pemilu.

“Misalnya, terkait money politic, kontestan bisa saja menyebut ini bukan money politic, ini biaya untuk survei atau saksi. Ini saya kira di regulasi harus diperjelas biar tidak menjadikan multitafsir dalam aplikasi di lapangan,” jelas Abhan.

Peran Bawaslu

Abhan menjelaskan salah satu tugas dari Bawaslu adalah mencegah terjadinya praktik politik uang. Dalam hal ini, Bawaslu tidak sendirian, tetapi melibatkan banyak stakeholder, seperti kelompok masyarakat dan tokoh agama.

Ia mengungkapkan bahwa pencegahan politik uang ini biasanya disampaikan dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan politik.

“Ketika Pemilu dicederai oleh proses-proses itu (politik uang), maka lima tahun ke depan bagaimana mungkin si pemenang kontestasi ini bisa membawa kemajuan, kalau tadi ia ada beban cost yang mahal. Maka ini yang harus kita cerahkan,” tegas Abhan.

Abhan mengatakan sanksi politik uang sebenarnya sudah jelas diatur dalam UU Pilkada. Ia menjelaskan pemberi dan penerima sama-sama bisa kena hukum pidana. Tetapi, dalam UU Pemilu, yang dihukum hanya yang memberi saja.

Menurut Abhan, sanksi pidana itu kurang memberi efek jera. Yang lebih efektif adalah sanksi administratif, misalnya didiskualifikasi.

“Sebetulnya dari pengalaman kami memang efek jeranya kurang menggigit. Jadi sebetulnya lebih baik regulasi itu sanksinya lebih banyak administratif, dan yang sanksi administratif  yang paling ditakutkan itu ya didiskualifikasi,” kata Abhan.

Perbaikan Kualitas Partai Politik

Untuk memperbaiki iklim berdemokrasi di Indonesia, Abhan mendorong adanya perbaikan kualitas dari partai politik. Salah satu caranya adalah mendorong orang-orang dengan idealisme yang baik masuk ke partai politik.

Abhan menjelaskan bahwa kewenangan partai politik di Indonesia ini luar biasa besar. Tidak ada lembaga di negara ini yang dibentuk tanpa partai politik.

“Bahkan penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, pada akhirnya penentunya kan ruang-ruang politik, di Fit and Proper Test itu kan,” kata Abhan.

Maka, dengan hadirnya orang-orang dengan idealisme yang baik di partai politik ini diharapkan akan mampu sedikit demi sedikit menghilangkan polusi di tubuh partai, seperti praktik politik yang transaksional dan korupsi.

Selain mendorong orang-orang baik, perbaikan kualitas partai politik juga melalui pembiayaan operasional partai yang ditanggung oleh negara. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat.

Dengan adanya pembiayaan dari negara, maka hal ini akan mempersempit adanya ruang-ruang transaksional.

“Jadi nanti uang yang katanya untuk saksi atau survei dan yang lainnya tidak ada lagi,” ungkap Abhan.

Menuju Demokrasi yang Substantif

Proses demokrasi di Indonesia belum menunjukkan proses demokrasi yang substantif.

Pemilu secara langsung sebagai parameter utama masih banyak permasalahan yang berdampak terhadap kualitas kepemimpinan selama lima tahun pasca Pemilu.

Abhan menjelaskan demokrasi yang substantif adalah proses demokrasi yang dapat mengantarkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mencapai demokrasi yang substantif itu, menurut Abhan, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas Pemilu.

“Untuk sampai pada demokrasi yang substantif adalah dari proses yang kredibel tentu ya. Misalnya satu hal bagaimana bahwa dalam proses pemilu jangan dinodai dengan politik uang, ujaran kebencian dalam kampanye, politisasi SARA, kemudian jangan sampai terjadi abuse of power, manakala ada kontestasi ada petahana,” jelas Abhan.

Untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas ini, dibutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari penyelenggara, peserta dan pemilih. (tor)

TERPOPULER

  • Setelah Heboh Miras, Depok Kembali Dihebohkan Harga Nasi Box Anggota Pol PP Senilai 46 Ribu

    Setelah Heboh Miras, Depok Kembali Dihebohkan Harga Nasi Box Anggota Pol PP Senilai 46 Ribu

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Raja Sangau Kalbar Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara Yang Merakyat Suka Blusukan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aksi Kamisan Depok Tuntut Pecat Kepala Satpol PP Depok Arogan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bantu Buat Atap Daun, Cara Satgas Yonif 642 Rebut Hati Warga Perbatasan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ketahuan Pungli Ratusan Juta Rupiah, Anggota Satpol PP Depok Kini Jadi Buronan Kejaksaan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Kabar Interaktif

Media Interaktif News Network

GAYA

AJI Kerjasama PermataBank Selenggarakan Banking Journalist Academy (BJA) IX

AJI Kerjasama PermataBank Selenggarakan Banking Journalist Academy (BJA) IX

ST Burhanudin Angkat Jempol Atas Kolaborasi Kejari Depok Dengan FHUI

ST Burhanudin Angkat Jempol Atas Kolaborasi Kejari Depok Dengan FHUI

Alfa Dera SH.MH Pimpin 58 Ribu Alumni Universitas Pamulang

Alfa Dera SH.MH Pimpin 58 Ribu Alumni Universitas Pamulang

WISATA

HOREEE ! 25 Maret BLUES NIGHT Depok Kembali Menggebrak

HOREEE ! 25 Maret BLUES NIGHT Depok Kembali Menggebrak

Ridwan Kamil Tinjau Lokasi Alun-Alun Depok Wilayah Barat

Ridwan Kamil Tinjau Lokasi Alun-Alun Depok Wilayah Barat

Sukarelawan MONTANA Bersama WANADRI dan MAPALA UI Gelar Vaksinasi Di Kaki Gunung Gede – Pangrango

Sukarelawan MONTANA Bersama WANADRI dan MAPALA UI Gelar Vaksinasi Di Kaki Gunung Gede – Pangrango

OPINI

BNCC Sebuah Ruang Kreativitas Yang Dirindukan Para Seniman Depok

Mengembalikan Jiwa Kemerdekaan Pers

Lepas Pisah Sambut Camat Cipayung Dari Plt Asloe’ah Madjri Ke Plt Hasan Nurdin

Hari Pertama Masuk Kantor Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Silarrahmi Dengan Walikota Kyai Muhammad Idris

Pemkot Depok Luncurkan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Berbasis Aplikasi

IBH Wakil Walikota Depok Berikan Bantuan Kaki Sambung Anak Balita

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Copyrights © 2023 MINN

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Daerah
  • Nasional
  • Hukum & HAM
  • Seni Budaya
  • Pendidikan
  • Wisata
  • Opini

Copyrights © 2023 MINN

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist