BISNIS – Direktur Utama PT Tirta Asasta Kota Depok, M Olik Abdul Holik menjelaskan, perubahan badan hukum dari PDAM menjadi Perseroda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Dimana bentuk badan hukum terbagi menjadi dua yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda),” ujarnya, kemarin.
Berita Terkait
Ia menjelaskan, pemilihan bentuk badan hukum Perseroda ini dilandasi oleh kajian tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM yang telah dua kali dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dan kemudian ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Depok.
“Bentuk Perseroda ini dapat meringkas dan mempercepat pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan kinerja perusahaan, serta meningkatkan pelayanan dan berkontribusi pada PAD Kota Depok dan kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok,” paparnya..
Status bentuk badan hukum Perseroda ini, kata dia, ditandatangani pada 1 November 2021 pada Penandatanganan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 01 November 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Pria Takari Utama, S.H., M.Kn di Depok dan disahkan oleh Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-0068922.AH.01.01.TAHUN 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroda Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pada 30 November 2021 PT Tirta Asasta Kota Depok (Perseroda) telah menyelenggarakan RUPS pertamanya. RUPS membahas 12 agenda yakni persetujuan dan ratifikasi atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh wali kota selaku pemegang saham dan pendiri untuk kepentingan perseroan sampai dengan akta pendirian perseroan.
“Selanjutnya persetujuan dan ratifikasi tindakan Direksi dan Dewan Komisaris yang bertindak sebagai Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta Kota Depok dalam menjalankan amanat Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021,” jelasnya.
Kemudian, sambungnya, persetujuan dan Ratifikasi seluruh perbuatan hukum Perseroan apabila terjadi kekosongan hukum hingga pengesahan neraca pembuka PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021.
Tak hanya itu, RUPS juga membahas pengesahan tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak akta pendirian sampai dengan penyelenggaraan RUPS Perseroan yang pertama kali.
”Dibahas juga pengesahan neraca pembuka Perseroan, pengesahan rencana kerja dan anggaran Perseroan bulan November dan Desember tahun 2021, pengesahan rencana kerja dan anggaran Perseroan tahun 2022, persetujuan pemberian otoritas kepada Direksi untuk membagikan laba PDAM Tirta Asasta Kota Depok berdasarkan hasil audit laporan keuangan penutup per 31 Oktober 2021,” ungkapnya.
Tak hanya itu, RUPS juga membahas pengesahan modal disetor Perseroan berdasarkan hasil audit neraca pembuka per 1 November, pengesahan penggunaan logo PT Tirta Asasta Depok (Perseroda), penunjukkan kantor akuntan publik Drs. Bambang Sudaryono dan rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021.
“Yang terakhir RUPS juga mengagendakan pembahasan tersebut telah disetujui oleh pemilik saham tunggal PT Tirta Asasta Depok yakni Pemerintah Kota Depok,” pungkasnya.(Tor)
